Diskusi AFTECH tentang P2P Lending

Share:




 Industri teknologi finansial (tekfin/fintech) dengan skema p2p (peer-to-peer) lending mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia saat ini. Keberadaan layanan tekfin p2p lending sejalan dengan semangat inklusi keuangan dimana layanan ini lahir atas kebutuhan untuk mengisi gap pembiayaan UKM yang sangat tinggi di Indonesia, yang belum bisa diisi oleh lembaga keuangan lain selama ini. AFTECH optimis industri tekfin memiliki potensi besar dalam mendukung target pemerintah mencapai 75 persen inklusi keuangan pada 2019.

Namun disadari oleh pelaku usaha yang tergabung dalam AFTECH bahwa pesatnya perkembangan layanan tekfin p2p lending perlu untuk diimbangi dengan pemahaman yang baik oleh seluruh pemangku kepentingan sektor ini – termasuk para regulator. Ini penting untuk memahami lebih jauh cara kerja pinjam meminjam dalam tekfin yang jelas berbeda dengan kegiatan lain seperti rentenir.

Dalam kesempatan ini, Adrian Gunadi menjelaskan bahwa dalam industri tekfin, semangat yang mendasari para perusahaan p2p lending adalah perluasan akses terhadap layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi untuk membuka akses yang lebih mudah dan luas bagi masyarakat unbankable. Oleh karena itu, p2p lending merupakan bagian dari percepatan pencapaian inklusi keuangan.

Untuk itu, sektor tersebut bergerak ke arah kolaborasi institusional lewat kerjasama dengan lembaga jasa keuangan (bank), perusahaan p2p lending, serta regulator untuk menjangkau konsumen sebagai end user. Sementara itu, Reynold menjelaskan bahwa bunga yang diterapkan oleh penyelenggara p2p lending memang lebih tinggi, namun perlu dilihat lebih jauh konteks yang mendasari perhitungan bunga tersebut.

Hadirnya p2p lending bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan, khususnya terhadap masyarakat unbankable yang tidak tersentuh oleh bank, utamanya UKM. Masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang lebih beresiko namun tidak sedikit yang layak kredit. Di sinilah tekfin berperan untuk memberi akses keuangan kepada para pelaku UKM tersebut. Risiko yang lebih tinggi kemudian dikompensasi dengan bunga yang lebih tinggi, namun masih dalam batas angka yang wajar, dengan rata-rata pinjaman yang disediakan oleh p2p lending berdurasi pendek, sekitar dua sampai tiga bulan.

Sebagai penutup, Reynold menekankan bahwa Asosiasi mengharapkan adanya regulasi yang semakin kuat serta perizinan yang lebih ketat untuk menyortir dan membatasi antara pemain tekfin yang kredibel dan yang tidak.